BJ Habibie Sang Fenomenal, Peletak Dasar Demokrasi "Legowo" di Indonesia

Presiden RI ke-3 Prof. BJ. Habibie

Catatan dari jurnalis:

"Di hari-hari yang penuh benci ini tampaknya kita memerlukan wajah demokrasi yang pernah ditampilkan BJ Habibie"

Pada hari ketika orang-orang merayakan kejatuhannya seraya mengelu-elukan presiden baru pada Sidang Istimewa 1999 lalu, BJ Habibie hadir di situ. Mungkin akan wajar bila wartawan menulis tokoh itu terlihat tegar.

Saya yang saat itu reporter muda melihatnya lain. Wajah yang saya lihat adalah paras seorang yang tulus. Paras itu tetap sumringah dengan mata bulat yang tak henti melirik berputar. Juga senyum yang lebar. Wajah seorang yang tak terlihat kehilangan apa-apa.

Tapi bukan karena ia tak menanam apa-apa. Di pemerintahan singkatnya yang padat cela dan cemooh mereka yang tak suka, Habibie menanam banyak hal. Satu hal selain penurunan nilai tukar dolarnya yang fenomenal, ia pun meletakkan negeri ini sebagai negara dengan pers yang lebih bebas. Saya yang bergelut di dunia jurnalistik tentu saja sangat merasakannya. Jangan lupa, Habibie pula yang meretas jalan, menebas onak dan semak hingga hari ini kita menemukan kampanye dalam sistem multi partai yang lebih bebas.

Tetapi hari-hari ini pula banyak di antara kita yang wajar terhenyak dan mengusap dada. Politik yang lebih bebas kini ternyata hanya jadi sekadar politik yang lebih leluasa menyumpah. Politik yang lebih mungkin untuk menunjuk hidung dan menyembur.

Lihatlah hari-hari kita di masa kampanye ini. Setiap hari, para elit politik dan pimpinan partai tak henti memaki. ‘Pembohong’, ’maling’, ’boneka’, ’kacung’, ’mencla-mencle’, ’pembantai’, ’pelanggar HAM’ adalah kata-kata penuh nisbat yang kini ramai muncul dalam kampanye. Semua pemimpin seolah tak punya pekerjaan lain kecuali menuding.

Lalu kita selayaknya bertanya, apa saja yang bergerak dalam demokrasi kita selama 15 tahun ini? Mengapa para elit parpol tak sedikit pun berkaca kepada Habibie, yang saat itu tak terlihat gerah kehilangan mahkota yang nyata. Sementara saat ini, mahkota yang mereka perebutkan sebenarnya masih berada di alam khayal semata. 

Kita tahu, akar sikap Habibie adalah keinginan memberi, rasa rindu untuk membagi. Dia--justru dalam apa yang kita anggap kekalahannya itu, meneguhkan sikap hormat akan kemaslahatan publik. Kepada res publica.

Jadi, bila memang keinginan menjadi pemimpin Indonesia itu datang karena ketulusan untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik, seyogyanya caranya pun haruslah baik. Agama mengajarkan tak mungkin yang benar itu kita campur baur dengan cara batil. “Wa la talbisul haqqa bil baatil,” kata Tuhan berfirman dalam Al Baqarah ayat 42. 

Entah kalau memang kita semua sepakat dengan filsuf politik yang dalam sejarah memiliki nama buruk, Niccolo Machiavelli, yang yakin bahwa politisi harus bisa mengombinasi sifat hewan dan manusia. Karena, “Yang satu tanpa yang lain,” kata Machiavelli,” tak akan menjamin kekuasaan yang lama.”

Sikap memberi membuat orang tak akan murka bila tak dapat yang dicita-cita. Dan cinta—juga cinta bangsa, menurut pepatah Prancis memang sejatinya perasaan untuk memberi, bukan mengambil. Artinya, bila para elit politik kita memang cinta akan bangsanya, mereka tak akan mengumbar serapah, tak akan melempar caci maki. Bukti cinta yang tulus akan bangsa adalah bahagia bila bangsa bisa diantar menuju cita-cita mulia. Oleh siapa saja, bukan semata harus oleh dirinya. 

Demi kemaslahatan semua, bukankah tak seharusnya orang merasa malu dan kehilangan muka? Berkacalah juga kepada pemimpin Soviet yang bersedia mengangkat peluru kendali dari Kuba demi menghindarkan manusai dari kekejaman Perang Dunia III, Nikita Khrushchev.

Kalahkah Moskwa? Saat itu Kruschchev bicara dan sejarah hingga kini merekamnya. “Orang bicara tentang siapa kalah dan siapa menang. Akal sehatlah yang sejatinya menang. Umat manusialah yang menang."

Mungkin, ini saatnya kita meminta para pemimpin parpol kita memakai akal sehatnya. Demi kemaslahatan rakyat Indonesia. [dsy]

sumber: nasional.inilah.com

MENYAMBUT PANDANGAN PROF BJ.HABIBIE, SEKOLAH TANPA KERTAS.

Bila boleh memihak maka saya setuju dengan usulan Prof.BJ Habibie yang menawarkan wacana untuk mengembangkan sekolah terpadu tanpa kertas. Sekarang masuk dalam area globalisasi dan informasi teknologi. Sekolah sudah sepantasnya mengandalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat. 

Dalam pelaksanaannya gagasan atas hal tersebut semestinya bisa berjalan secara bertahaf. Kita tidak akan lupa sejatinya pendanaan atas pendidikan di negeri kita ini merupakan tanggung jawab mitra (network) pendidikan. Tinggal bagaimna porsi beban shering dana tersebut diatur dan disesuaiakn dengan sikon masing-masing daerah dan dalam hal ini DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota beserta Komite Sekolah bisa melakukan tugasnya dalam upaya mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional. Amanat anggaran untuk pendidikan 20% dari APBN berdasar UUD 1945 sudah jelas, bila serius dalam pengelolaannya maka dana 20% tersebut sudah cukup, permasalahan hanya pada tingkat kontrol atas anggaran tersebut yang sementara ini sangat lemah. Sistem akuntabilitas pada anggaran agar transparans wajib dipaksa harus terbuka agar efektif. 

Penataan sarana prasarana pendidikan, saatnya bukan hanya melulu terkonsentrasi pada bangunan fisik gedung sekolah saja akan tetapi sudah harus menuju pada peningkatan mutu perangkat pembelajaran yang berbasiskan teknologi informasi melalui sebuah penataan canggih dengan membangun jaringan (network) pendidikan. Potensi pengembangan keilmuan dan pengembangan diri peserta didik menuntut perluasan cakupan wilayah, termasuk di dalamnya mesti ada upaya melibatkan stakeholder yang diantaranya saja para tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya yang ada di masing-masing tempat. 

Selanjutnya, untuk porsi pembagian waktu belajar, ditenggarai sekolah sudah banyak merampas hak atas waktu pada peserta didi kita. Mereka tak punya kesempatan lagi untuk membantu orang tua, memperdalam ilmu dan amal agama, serta mengembangkan minat dan bakatnya secara alami di masing-masing tempat tinggalnya. maka untuk hal tersebut, sore hari eloknya lebih dikonsentrasikan bagi pengembagan diri siswa berbasiskan budaya dan potensi masyarakat dimana mereka tinggal. Untuk bagian tanggung jawab ini maka serahkan sepenuhnya ke keluarga dan lembaga masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing tempat tinggal siswa. 

Tidak sulit sebenarnya sekolah membangun jaringan (network) pendidikan, asal ada pijakan hukum dan kemauan keras dari semua pihak untuk bersinergi dengan organisasia lain yang ada di masyarakat kita. Misalnya saja,menggandeng lembaga keagamaan lewat MUI,DKM, Wali Gereja,dll., menggandeng organisasi kepemudaan dan mahasiswa, membangun kebersamaa dengan perangkat RT/RW/Desa, serta organisasi olahraga seperti KONI dan juga lembaga sosial lainnya. 

Lewat kebijakan politik yang baik, kerjasama tersebut perlu dipayungi aturan hukum, jelas anggaran pendanaannya dan diperjelas pula deskripsi dari masing-masing tanggungjawab sosialnya. Khusus dana pengembangan diri di lingkungan siswa (tempat tinggal), ini porsi khusus tanggungjawab orang tua siswa dan masyarakat setempat. Sekolah jangan jadi menara gading yang hanya berjalan dalam ruang yang ekslusif, segera tinggalkan paradigma mencari ilmu itu hanya mampu diwadahi oleh sekolah. Pendidikan global butuh lompatan ikhtiar untuk itu juga harus ada lompatan dalam cara penanganannya. 

Saya yakin Indonesia punya kesempatan lebih baik dan inilah saatnya kita menata diri. Semoga saja itu terjadi. Allohu'alam. 

Bismillah.

Sumber: Habibie Wacanakan Sekolah Tanpa Kertas