Wacana PHK Sejuta PNS demi Hemat APBN adalah Kebijakan Konyol, itu bisa jadi merupakan sebuah wacana berbalut udang di balik batu. Lewat kepemimpinan pemerintahan pusat saat ini yang sering ditenggarai dengan adanya pola 'test the water', apa mungkin ide-idenya itu bisa akurat dan bisa dipertanggungjawabkan..?
Ini bukan masalah setuju atau tidak setuju tapi ada baiknya jelas, lihat dulu aturan yang terkait dengan masalah tersebut. Untuk menjadi PNS itu melalui sebuah proses panjang dan terukur dan banyak pula SDM nya dari lulusan terbaik dari sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bukan mustahil juga bila ada di antara para menteri atau wakil rakyat kita yang pernah gagal dalam seleksi CPNS dan mereka menyimpan ambisi untuk memutarbalikan fakta agar kesannya mereka lebih ideal, produktif dan jauh dari sifat malas.
Mohon maaf saja diantara pawa wakil rakyat dan juga para kepala daerah coba saja tengok berapa angka prosentase tindak korupsinya? Belum lagi dalam hal penggunaan anggaran yang kadangkala bisa kong kalingkong sama para wakil rakyat yang ada di DPR dan DPRD.
Sila baca data dan berita:
Masalah adanya sangkaan tidak produktif atau malasnya PNS di berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia bisa jadi karena efek dari para pembuat aturan baik itu yang ada di lembaga perwakilan rakyat (legislatif) mau pun di pemerintah pusat (eksekutif) berikut para menterinya, yang kesannya mereka mau menang sendiri dan sering menyalahkan para PNS selaku selaku Pelayan Publik, hal itu bisa dibandingkan atau dilihat dari budgeting yang dikeluarkan untuk operasional belanjanya.
Gaya hidup mewah di pusat yang kemudian tertular pada "raja-raja kecil" di daerah baik itu Gubernur maupun Bupati/Walikota yang jauh dari sederhana bisa mempengaruhi para pelayan publik (PNS pusat dan daerah). Begitu pun gaya hidup dan prilaku wakil-wakil rakyat kita baik itu di DPR mau pun DPRD selaku badan pengawasnya tidak jauh beda.
Mari kita fair kalau memang mau hitung-hitungan, coba bandingkan dengan PNSD Guru di daerah yang kerjanya selama 6 hari keerja, kapan PNS guru di daerah mendapat fasilitas kendaraan dinas, bantuan bensin untuk melayani warga belajarnya, sekadar bantuan inventaris komputer yang harganya tak seberapa bila dibanding budget negara di sektor lainnya agar guru Indenesia melek IT saja tidak pernah ada tuh..!?
Sila baca aturan dan jelaskan dulu masalahnya jangan langsung lempar wacana ini, negara ini butuh pemimpin yang bersih dan berwibawa, sebaiknya koreksi dulu pihak-pihak yang justru membuat negara ini bocor dan dananya bisa lebih bermanfaat buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
#mikir dong #mikir
Guru Tonjong,
Ba'da Jum'at, 3 Mei 2016
resourses: Lembaga anti rasuah ICW
