"Pilih Utang Baru atau Potong Gaji PNS?"
#JawabanPNS:
Jawaban ini sekaligus sebagai usul strategis demi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan pembelajaran tanggung jawab pemimpin.
"PNS menuntut resiko tanggung jawab dan sekaligus menguji kenegarawan atas masalah utang negara selama negara ini diurus kabinet kerja Jokowi."
Langkah #1:
Bukan PNS yg harus dipotong atau diturunkan gajinya tapi seluruh gaji dan tax home pay yang ada di jajaran kabinet kerja beserta seluruh staffnya tanpa kecuali selama 2 tahun kedepan sampai kabinet kerja berakhir pakai dulu untuk bayar bunga utang negara yang pernah dipinjam selama Presiden Jokowi memimpin.
Hitungan yang mungkin tak akan cukup, tapi itu tanggung jawab resiko mismanajemen di era rezim pemerintahan Jokowi.
Langkah #2:
Adapun nanti sisa bayar bunga utangan berikutnya sebagai skala prioritas dari seluruh aset atau harta benda tim kabinet kerja (disita dulu oleh negara sebagai jaminan) bila dipandang cukup gunakan buat bayar bunga utang sesuai perjanjian, ada pun pokok utangnya boleh dibayar oleh seluruh wajib pajak di negara kita (win win solution).
Langkah #3:
Saat rezim pemerintah ini berakhir, bila tak tanggung jawab, harus ada upaya paksa pemiskinan pada kabinet kerja agar utang negara kembali ke angka utang saat terakhir pemerintahan SBY di tahun 2014.
Langkah #4:
Untuk meringankan utang negara, nasionalisasikan seluruh aset para cukong pendukung rezim saat ini dan manfaatkan untuk jadi fasilitas BUMN yg nantinya dikelola para putra terbaik bangsa sesuai bidang masing dengan pola target kinerja sesuai bisnis syariah.
Langkah #5:
Agar situasi keamanan dan pertahanan negara kondusif. Untuk keamanan dan pertahanan Dalam Negeri komando utama keamanan sementara sampai lahirnya pemimpin baru di era baru NRI diambil alih oleh TNI.
Sekian, sekadar usul solusi bagi kemaslahatan hidup di Negara Republik Indonesia.
Seorang WNI PNSD,
Kotaangin, 29 Juli 2017
#JawabanPNS:
Jawaban ini sekaligus sebagai usul strategis demi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan pembelajaran tanggung jawab pemimpin.
"PNS menuntut resiko tanggung jawab dan sekaligus menguji kenegarawan atas masalah utang negara selama negara ini diurus kabinet kerja Jokowi."
Langkah #1:
Bukan PNS yg harus dipotong atau diturunkan gajinya tapi seluruh gaji dan tax home pay yang ada di jajaran kabinet kerja beserta seluruh staffnya tanpa kecuali selama 2 tahun kedepan sampai kabinet kerja berakhir pakai dulu untuk bayar bunga utang negara yang pernah dipinjam selama Presiden Jokowi memimpin.
Hitungan yang mungkin tak akan cukup, tapi itu tanggung jawab resiko mismanajemen di era rezim pemerintahan Jokowi.
Langkah #2:
Adapun nanti sisa bayar bunga utangan berikutnya sebagai skala prioritas dari seluruh aset atau harta benda tim kabinet kerja (disita dulu oleh negara sebagai jaminan) bila dipandang cukup gunakan buat bayar bunga utang sesuai perjanjian, ada pun pokok utangnya boleh dibayar oleh seluruh wajib pajak di negara kita (win win solution).
Langkah #3:
Saat rezim pemerintah ini berakhir, bila tak tanggung jawab, harus ada upaya paksa pemiskinan pada kabinet kerja agar utang negara kembali ke angka utang saat terakhir pemerintahan SBY di tahun 2014.
Langkah #4:
Untuk meringankan utang negara, nasionalisasikan seluruh aset para cukong pendukung rezim saat ini dan manfaatkan untuk jadi fasilitas BUMN yg nantinya dikelola para putra terbaik bangsa sesuai bidang masing dengan pola target kinerja sesuai bisnis syariah.
Langkah #5:
Agar situasi keamanan dan pertahanan negara kondusif. Untuk keamanan dan pertahanan Dalam Negeri komando utama keamanan sementara sampai lahirnya pemimpin baru di era baru NRI diambil alih oleh TNI.
Sekian, sekadar usul solusi bagi kemaslahatan hidup di Negara Republik Indonesia.
Seorang WNI PNSD,
Kotaangin, 29 Juli 2017
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Sahabat pengunjung yang baik,mohon tuliskan kesan Anda pada blogs sederhana kami ini. Terikasih Anda sudah menengok pojok tulisan ini.