Mari Selamatkan Indonesia Dengan Kembali ke UUD 1945 yang Asli

#SaveIndonenesia

Percaya atau tidak argumen ini yang paling masuk akal, amandeman terhadap UUD 1945 inilah yang jadi penyebab utama frustrasinya sebagian besar SDM unggul kita dan BOCORNYA aset SDA kita sehingga dikeroyok kepentingan asing dan Aseng. 

Bermula dari Reformasi, diubahnya UUD 1945 (amandemen) ditenggarai adanya pesanan khusus pada politisi yang tidak melek akan masa depan Indonesia karena kurang cerdas serta tak memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. 

Demi ambisi Nekolim menguasai/menjajah perekonomian Dunia khusus-nya di Asia Tenggara tahun 1997 konspirasi ini mengguncang Moneter untuk menciptakan ketergantungan di berbagai Negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Guncangan itu serta merta membuat Indonesia terpuruk secara ekonomi dan tak punya pilihan, selain menyerah pada paket pertolongan IMF dengan sederet persyaratan-persyaratannya.

Persyaratan-persyaratan IMF itulah yang mengubah amanat Reformasi yang semula hanya me-nuntut amandemen atas masa jabatan Presiden, dalam sidang-sidang MPR (1999-2002) berkembang liar hingga menyentuh seluruh sistem kita (ekonomi, Hukum, Politik, hingga sistem tata Negara) serta merta membunuh nilai-nilai Pancasila di dalam UUD 1945, melumpuhkan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi membuat penyelenggaraan NKRI berjalan tanpa konstitusi.

Dasar Pemikiran

Amandemen atas UUD 1945 yang menghasilkan UUD Amandemen 2002, dan yang notabene dilakukan partai-partai politik dan pemerintahan reformasi, ditinjau dari berbagai sisi adalah MAKAR terhadap KONSTITUSI atau TIDAK SAH karena melanggar prosedur dan aturan-aturan administratif, sementara seluruh konsepnya dirancang oleh pesanan World Bank, WTO, IMF demi kepentingan Asing dan proses pembuatannya dibiayai oleh fasilitas dana dari Asing (USAID, UNDP, NDI, dll.).

Sementara dampak buruk UUD Amandemen 2002 pada Rakyat/Bangsa/Negara:

1. Dihilang- kannya kedudukan MPR sebagai Lembaga tertinggi Negara, telah sekaligus menghilangkan Rumah Demokrasi Rakyat dan hilangnya GBHN; 

2. Digantikannya ideologi Pancasila dengan nilai-nilai individualisme, imperialisme, neokolonialisme dan neoliberalisme yg kemudian melahir-kan berbagai Undang-undang yang HANYA memihak pada Asing dan TIDAK memihak pada Rakyat Bangsa & Negara.

3. Maraknya Korupsi dan jatuhnya mayoritas Kekayaan Alam Indonesia ke tangan Asing kini berujung pada kebangkrutan Nasional, kemiskinan & runtuhnya kedaulatan Bangsa Negara Rakyat.

4. Melahirkan Undang-Undang Politik liberal yang memanipulasi keterbatasan Rakyat dan sangat berpotensi memecah belah bangsa.

DASAR HUKUM

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila.

TUJUAN

Gerakan Selamatkan Indonesia adalah tindakan perjuangan segenap rakyat Indonesia Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang ASLI dengan tujuan mengembalikan Pancasila dalam kehi-dupan kita berbangsa, karena:

1. Pancasila adalah budaya kita, karakter kita, jati diri, jiwa dan ideologi kita.

2. Tanpa Pancasila kita hanya akan jadi bangsa tanpa wajah; Kita akan menjadi masyarakat yang tidak memiliki jatidiri, karakter dan budaya.

3. Ekonomi Pancasilalah yang mampu menjauhkan Rakyat dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan dengan Pancasilalah Rakyat dapat terbebas dari tekanan dan keterpurukan akibat penjajahan lokal, penjajahan regional dan internasional.

4. Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang tepat untuk karakter dan budaya bangsa kita. Pancasilalah yang akan melindungi toleransi di tengah keragaman budaya, etnis dan agama di antara kita dan yang akan menjauh kan kita dari perpecahan.

5. Karena dengan mematuhi Pancasila seutuhnya, seluruh Penyelenggara Negara (excekutif, legislatif, dan yudikatif) dan TNI POLRI dengan sendirinya telah memenuhi kewajibannya melindungi Hak-hak Azasi seluruh Rakyat Indonesia.

VISI & MISI

Melakukan kampanye besar-besaran demi memberikan informasi pada seluruh Rakyat Indonesia tentang kebenaran sejarah yang sesungguhnya menimpa Warga Bangsa Negara kita dan ancaman-ancamannya.

Mengajak seluruh Masyarakat, dari semua Kelompok/Gerakan/Ormas maupun LSM serta merangkul seluruh Komponen Bangsa, Tokoh Lokal/Nasional, Tokoh Adat, Budayawan, Akademisi, Cendekiawan untuk bersama-sama menggerakkan Revolusi Pancasila melalui Gerakan Selamatkan Indonesia, mendesak Pemerintah RI, DPR-DPD RI yang tergabung di MPR-RI untuk melakukan langkah-langkah politik yang konkrit, berani dan fundamental demi Kembali Ke Pancasila & Undang-Undang Dsasar 1945 yang Asli, karena itu satu-satunya Solusi Untuk Indonesia bangkit dari keterpurukannya yang terus memburuk. 

KENAPA HARUS SEKARANG …!?

Karena tahun 2018-2019 ini tahun politik yang sangat menentukan apalagi kita telah memasuki Era PASAR BEBAS ASEAN atau MEA, yang tiada lain adalah era KUDETA terhadap KEDAULATAN Bangsa, Negara & Rakyat. 

Di era MEA ini yang akan beruntung adalah mereka yang memanfaatkan 'demokrasi ekonomi' pasal 33 ayat 4 UUD 1945 hasil final ke empat amandemen, kondisi kita saat ini yang harusnya lewat reformasi mampu bergerak ke arah pencapaian Tujuan Negara yang lebih baik malah semakin menjauh yang akibatnya kehidupan bermasyarakat, berbagsa, dan bernegara kita semakin terpuruk. Krisis multidimensional dimana-mana, nasib RAKYAT warga bangsa asli pribumi yang hampir sama seperti kehidupan bangsa kita saat dijajah Belanda dan Jepang. 

Suka atau tidak dengan pemerintahan yang lemah daya tawarnya dan juga kondisi bangsa kita yang lemah daya saingnya maka kesepakatan MEA sebagai contohnya telah memaksa Indonesia mencabut berbagai jenis kebijakan proteksi dalam perdagangan internasional dan mencabut segala jenis pemberian subsidi yang selama ini telah diberlakukan demi melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor dan demi meningkatkan produksi dalam negeri dan lapangan kerja.

Ayo kita bangkitkan lagi rasa nasionalisme dan jiwa patriotisme kebangsaan kita dengan upaya mengembalikan konstitusi di NKRI ini ke UUD 1945 yang ASLI disahkan 19 Agustus 1945 dan seperti kembalinya UUD ini setelah mendapat ujian melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Salam Kebangsaan..

MERDEKA..!

Awali niat dengan Bismillah..

Menyambungkan...

@Radea

Rabu-07032018

PNS Menjawab Pertanyaan Menkeu RI

"Pilih Utang Baru atau Potong Gaji PNS?"

#JawabanPNS:
Jawaban ini sekaligus sebagai usul strategis demi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan pembelajaran tanggung jawab pemimpin.

"PNS menuntut resiko tanggung jawab dan sekaligus menguji kenegarawan atas masalah utang negara selama negara ini diurus kabinet kerja Jokowi."

Langkah #1:
Bukan PNS yg harus dipotong atau diturunkan gajinya tapi seluruh gaji dan tax home pay yang ada di jajaran kabinet kerja beserta seluruh staffnya tanpa kecuali selama 2 tahun kedepan sampai kabinet kerja berakhir pakai dulu untuk bayar bunga utang negara yang pernah dipinjam selama Presiden Jokowi memimpin.
Hitungan yang mungkin tak akan cukup, tapi itu tanggung jawab resiko mismanajemen di era rezim pemerintahan Jokowi.

Langkah #2:
Adapun nanti sisa bayar bunga utangan berikutnya sebagai skala prioritas dari seluruh aset atau harta benda tim kabinet kerja (disita dulu oleh negara sebagai jaminan) bila dipandang cukup gunakan buat bayar bunga utang sesuai perjanjian, ada pun pokok utangnya boleh dibayar oleh seluruh wajib pajak di negara kita (win win solution).

Langkah #3:
Saat rezim pemerintah ini berakhir, bila tak tanggung jawab, harus ada upaya paksa pemiskinan pada kabinet kerja agar utang negara kembali ke angka utang saat terakhir pemerintahan SBY di tahun 2014.

Langkah #4:
Untuk meringankan utang negara, nasionalisasikan seluruh aset para cukong pendukung rezim saat ini dan manfaatkan untuk jadi fasilitas BUMN yg nantinya dikelola para putra terbaik bangsa sesuai bidang masing dengan pola target kinerja sesuai bisnis syariah.

Langkah #5:
Agar situasi keamanan dan pertahanan negara kondusif. Untuk keamanan dan pertahanan Dalam Negeri komando utama keamanan sementara sampai lahirnya pemimpin baru di era baru NRI diambil alih oleh TNI.

Sekian, sekadar usul solusi bagi kemaslahatan hidup di Negara Republik Indonesia.

Seorang WNI PNSD,
Kotaangin, 29 Juli 2017

UU Pemilu: PT 20 % dan Intrik Koalisi Poros 3?

#Tulisan #Politik #Pilpres2019 #PengamatKampung"

Sudah terberitakan 2 partai koalisi non pemerintah, Gerindra dan Demokrat terlihat mulai menyatukan visi, bila keduanya bersatu ditambah PKS maka syarat presiden treshold (PT) 20% sudah terlampaui, dan cukup untuk mengajukan satu paslon di Pilpres 2019. Namun tidak menutup peluang koalisi ini menjadi koalisi besar melampaui 35% kekuatan suara bila diikuti lagi oleh 2 atau lebih partai yang kini masih ada di koalisi partai pemerintah (PPP dan PAN). Sebabnya pakai kalkulasi sederhana saja terlepas dari masalah idealisme politik, bila PAN dan PPP mau berdiri sendiri tentu saja belum bisa mencapai PT 20%. Maka logika yg paling praktis dan masuk akal 3 atau 4 partai (minus PPP) tersebut berkoalisi berhadapan dengan partai koalisi pemerintah dengan motor utamanya PDIP dan Golkar (maaf Hanura, Nasdem, PKB dan PPP keliatannya hanya partai pelengkap penderita) sekalipun ada di jajaran koalisi partai pemerintah.

Grand Final Pilres 2019
Asumsi:
1. Bila realitanya hanya ada 2 kubu atau koalisi besar maka Pilpres 2019 tentunya akan langsung Grand Final TANPA ada istilah Putaran Pertama dan Putaran Kedua lagi. SELESAI. Petahana Jokowi juga TAMAT.
2. Cerita bisa berubah, bila muncul koalisi poros 3, koalisi bayaran atau bayangan, atau terserah pasnya disebut koalisi apa. Penulis cukup sebut koalisi poros 3. Di koalisi partai pemerintah tentu saja sebagai capres pastinya petahana yakni Jokowi, dengan wakil 'tokoh baru' yang pasti bukan JK, JK dalam skenario akan out dari paslon koalisi pemerintah, nasib seperti waktu dengan SBY di periode pertama.
3. Disinilah akan disaksikan lagi strategi politik ekstrim ala Golkar, saat JK tak masuk calon maka akan muncul koalisis dadakan (Golkar terbiasa bermain di 2 kaki dan pengalamannya selalu sukses (sukses memecah koalisi). Koalisi dadakan artinya membuat koalisi baru poros ke-3. Golkar dengan segudang pengalamannya yg dihuni para politisi senior sekaligus paling takut keluar dari ring pemerintah akan bikin trik bermuka 2. Bukan mustahil akan bikin suguhan berita heboh yang intinya menarik perhatian rakyat pemilih (voters), misalnya dengan memunculkan tokoh baru yang menyerang Setnov dengan skandal E-KTP nya dan sekaligus guna menghimpun partai-partai lama yang punya kepengurusan kembar seperti PPP, dipilih tokih yang posisi tawarnya tengah rendah, partai partner lainnya tentunya PKB serta akan menggalang partai-partai baru misalnya PERINDOnya HT dan Partai Idaman Rhoma Irama.
4. Pola koalisi dadakan poin no 3 inilah yang akan jadi pemecah konsentrasi voters namun yang jelas dengan adanya koalisi tambahan tersebut maka di atas kertas yang akan beruntung tentunya koalisi pemerintah Jokowi saat ini. #strategipecahkonsentrasi
5. Kondisi di poin no 4 ini yang justru akan digunakan sebagai sarana kampanye partai-partai baru dengan dukungan medianya bukan mustahil HT atau Rhoma yg dimunculkan atau dengan varian ( tokoh sipil dari istadz yang muncul dari calon independent (versi koalisi poros 3 karena koalisi bayangan bisa banyak alternatif/variannya)
6. Seperti halnya di Pilgub DKI. Koalisi non pemerintah yang berhasil menumbangkan Ahok yakni Gerindra dan PKS sudah punya pengalaman, bila realita ada 3 pasangan calon maka akan dimulai dengan start yang biasa-biasa saja, hanya saja kini saat ada Demokrat sepertinya akan menjadi sebuah keharusan akan muncul tokoh baru yang punya latar belakang militer, disini ada plus minusnya, saat tokoh militer muncul dan tidak benar-benar punya kelas dan bersih akan rentan kena serangan dari kubu lawan, cyber army koalisi non pemerintah bisa mereplay kembali isu di Pilprea 2014. Namun rakyat kini sudah cerdas, pengalaman membuktikan bahwa kemenangan yang didukung lewat berita-berita HOAX model saat Jokowi di Pilpres 2014 hanya melahirkan tokoh boneka dan inkonsisten. Trik HOAX tersebut saat di 2019 tampaknya tak akan banyak berpengaruh. Justru yang akan banyak dilirik swing voters nanti tokoh yang santun, tokoh muda, berprestasi, punya silsilah kuat sebagai pemimpin, dll.
7. Diatas semua asumsi, ketentuan Allah SWT yang paling pasti, yang jelas mayoritas muslim tentu akan mulai didengar jeritannya. Lahirnya Tokoh Baru paduan nasionalis agamis, Presiden dan Wakil Presiden yang amat pantas tengah ditunggu oleh Bangsa Indonesia. Saatnya Indonesia punya pemimpin yang negarawan, visioner, tahu solusi akan tujuan negaranya, bermartabat yang sebenar-benarnya.

Catatan sore:
Radea
Kotaangin, 28 Juli 2017

Bahaya..! NKRI Dalam Cengkraman Para Sangkuni

Tulisan ini menarik, repost dari kolom Republika 7 September 2017 yang berjudul:

Qadafi, Hitler, dan Sangkuni di Sekitar Pemerintahan Jokowi

Oleh: Abdullah Sammy

Tokoh abad pencerahan Prancis, François-Marie Arouet, atau yang dikenal dengan nama Voltaire pernah berkata, "Politik adalah seni merancang kebohongan."

Perkataan Voltaire tentunya tak bisa ditelan mentah. Tapi tak pula bisa 100 persen dibantah. Sebab, sejarah sudah mencatat bahwa dunia politik penuh dengan fitnah. 

Tokoh antagonis bisa disulap menjadi pahlawan. Pun sebaliknya, orang baik bisa dicitrakan sebagai bajingan. Semua ini terjadi nyata di dunia politik. Politik pun bak sandiwara.

Saya mengutip penggalan lirik lagu God Bless berjudul "Panggung Sandiwara" ciptaan Taufik Ismail. "Peran yang kocak membuat kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin kita mabuk kepayang...."

Ya, apa yang terkandung dalam lagu itu merupakan pula cermin politik Indonesia. Penghancuran karakter seorang tokoh kadang membuat rakyat tertawa terbahak, tanpa sadar bahwa usaha itu dilakukan oleh akun bayaran. Sebaliknya, peran pemimpin merakyat kerap membuat rakyat mabuk kepayang. Padahal, kebijakan pelakon merakyat itu justru membuat kenyang para konglomerat dan membuat rakyat semakin melarat.

Tapi inilah panggung sandiwara. Kisahnya bisa diatur oleh media pendukungnya. 

Saya tidak mau menyamaratakan bahwa seluruh pemimpin Indonesia punya tabiat pelakon sandiwara. Tapi dalam hal ini, kita juga mesti mengkritisi segala fenomena terkait politik yang janggal terjadi, utamanya menjelang sebuah kontestasi politik. Ada citra pemimpin yang terus diangkat. Di sisi lain, ada pula karakter pemimpin yang dihabisi. Fenomena ini bisa diartikan sebagai sebuah propaganda hingga sandiwara.

Memang, propaganda di dunia politik lazim terjadi. Dengan propaganda masif, pemimpin yang paling berjasa di sebuah negara saja bisa hancur dalam seketika.

Sebagai contoh nyata adalah Muammar Qadafi. Sejatinya, dia adalah pemimpin yang dicintai bangsa Afrika. 

Sekalipun sosoknya kontroversial, Qadafi mampu membawa Libya berkembang dari negara terbelakang di Gurun Sahara menjadi kaya raya. Di tangan Qadafi, bisnis Libya mulai mencengkeram Eropa. Kerajaan minyak Libya berkibar di mana-mana.

Namun, sikap Qadafi yang pantang didikte barat membuatnya selalu dicitrakan sebagai pesakitan. Oleh media asing, Qadafi dan Libya-nya senantiasa dipotret negatif. Label diktator, korup, kejam, hingga murtad, gencar dipropagandakan barat maupun negara Arab yang memusuhinya.

Propaganda masif inilah yang akhirnya membuat 41 tahun kekuasaan Qadafi tumbang begitu saja. Tapi, kini lihat efek Libya setelah ditinggal pemimpin yang dijuluki Anjing Galak itu. Libya yang kaya mendadak menjadi negara gagal total. Teroris berkeliaran di mana-mana. 

Dari negara yang mencengkeram Eropa, kini Libya berubah menjadi negara yang berada di bawah pengaruh Barat. Lantas ke mana segala propaganda itu? Ke mana pemberitaan masif soal kondisi nestapa Libya yang ramai diembuskan barat di era Qadafi? Bukankah kini kondisi Libya jauh lebih porak-poranda.

Pada akhirnya, propaganda jadi bagian sandiwara besar untuk menghabisi salah satu pemimpin besar dunia.

Tapi, propaganda tak sebatas bisa menghancurkan. Sebaliknya, lewat propaganda seorang akhirnya bisa menuju tampuk kekuasaannya. 

Contoh dalam hal ini adalah Adolf Hitler. Usai dipenjara akibat percobaan kudeta yang gagal pada 1923, Hitler dipenjara. Saat itulah Hitler merancang propaganda untuk mengangkat citranya sebagai pahlawan Jerman.

Mahakarya propaganda Hitler tertuang dalam buku Mein Kampf. Dalam propagandanya itu, Hitler mengkritik pemerintah Jerman yang tak punya harga diri usai kalah pada Perang Dunia I. Dia pun menarik simpati masyarakat dengan mencitrakan diri sebagai penyelamat rakyat Jerman.

Propaganda yang didukung mayoritas media Jerman ini kemudian membuahkan hasil. Citra bak pahlawan Hitler membawanya bersama Nazi menguasai Jerman. Kesuksesan yang terjadi 10 tahun usai Hitler merancang propaganda politiknya dengan dukungan media.

Namun, yang terjadi usai Hitler berkuasa nyatanya tak semanis isi koran dan buku Mein Kampf. Sebab, kekuasaan Hitler malah berujung penderitaan. Puncaknya adalah Jerman hancur total pada Perang Dunia II.

Situasi seperti Libya atau Jerman juga pernah melanda Indonesia. Rekayasa, kebohongan, hingga praktik kecurangan senantiasa menghiasi dunia politik Tanah Air. Ada pemimpin besar yang jadi hancur oleh propaganda. Sebaliknya, propaganda mengantarkan para antagonis memegang tampuk kekuasaan. 

Semua kisah ini terjadi lewat pola yang sama, yakni lewat propaganda kebohongan. Saya tak ingin menuding siapa pemimpin bajingan, atau sebaliknya, mengenai pemimpin besar yang citranya dihancurkan.

Namun satu hal yang jelas, untuk mengetahui propaganda, kita harus jeli membaca rentetan peristiwa politik yang terjadi. Kita juga penting mengkritisi aktor-aktor yang selama ini hanya mencari peluang bagi kepentingan perutnya sendiri.

Sebab, tokoh-tokoh oportunis inilah yang menjadi aktor kehancuran sebuah bangsa, seperti di Libya, Jerman, dan berpotensi pula menghancurkan Indonesia.

Siapakah tokoh-tokoh pelakon sandiwara itu? Untuk menjawab pertanyaan ini. Mari kita kembali berkaca ke Libya.

Aktor yang memainkan propaganda memang tak selamanya merupakan sang pemimpin negara, melainkan orang di sekitarnya. Di Libya, pemain lakon utamanya adalah para tokoh militer dan diplomat yang mengkhianati Qadafi.

Para tokoh itu sejatinya ikut jadi bagian rezim Qadafi. Tapi saat barat melancarkan propaganda pada 2011, tokoh-tokoh itu malah meninggalkan perahu pemerintahan yang oleng. 

Kini tokoh-tokoh itulah yang memimpin Libya. Tapi nyatanya, mereka tak mampu mengatur negara menjadi lebih baik dibanding Qadafi. Sebab, ucapan mereka hanya sekadar pemanis sandiwara.

Di Indonesia sangat mudah mendapati orang oportunis yang dalam pewayangan kerap disebut sebagai Sangkuni itu. Cara gampang untuk mendapati orang-orang seperti itu adalah dengan mencermati sepak terjangnya. Kata dan perbuatan para 'Sangkuni' tergantung posisi, bukan ideologi.

Siapakah mereka itu? Ya, mereka itulah yang pada era pemerintahan lalu kerap bersuara membela rakyat kecil saat ada isu kenaikan BBM. Mereka ini yang dulu paling keras berteriak saat ada reshuffle yang disebut dagang sapi. Mereka ini yang dulu berteriak keras menolak pesawat kepresidenan.

Mereka pula yang dahulu meminta Sri Mulyani mundur. Tapi kini mereka yang menjadi orang pertama yang menyanjung puja kepulangan eks Direktur Bank Dunia itu.

Rasanya di Indonesia sudah terjadi inflasi orang berwatak seperti Sangkuni ini. Mereka inilah yang dulu memakai label pembela rakyat sebagai lakon sandiwaranya. Padahal, dalam otaknya hanya ada tujuan bagaimana mengeyangkan perutnya.

Saat mereka sudah duduk di kursi komisaris, suara-suara sumbang dan kritis pun habis. Dari pengamat yang kritis kini mereka berubah jadi anak manis. 

Pada akhirnya, pengalaman di Libya dan Jerman mesti dicermati pemerintahan Jokowi. Sebab, mendandani Sengkuni dengan baju pejabat, komisaris, hingga pengamat, tak pernah membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Sebab sejatinya, orang-orang ini tak pernah memegang sebuah nilai, apalagi ideologi, melainkan hanya memikirkan kursi serta posisi. Mereka inilah yang tak pernah berpikir soal kemajuan Indonesia, melainkan kemajuan perutnya. 

Sekali lagi, saya tidak ingin mengaitkan tulisan ini dengan nama tertentu. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk mengingat isu penolakan pesawat presiden, soal desakan Sri Mulyani mundur, serta soal kritikan politik dagang sapi yang terjadi pada era SBY.

Lantas siapakah tokoh itu? Silakan masing-masing dari Anda mencari jawabannya. 

Sambil mengakhiri tulisan ini, saya pun kembali menikmati karya apik God bless yang kembali dipopulerkan oleh Nicky Astria itu. "Dunia ini panggung sandiwara. Cerita yang mudah berubah...."

Selamat menyelami kekinian kondisi negeri..
Salam Perjuangan.. MERDEKA HARGA MATI..!

Sumber: Republika