UU Pemilu: PT 20 % dan Intrik Koalisi Poros 3?

#Tulisan #Politik #Pilpres2019 #PengamatKampung"

Sudah terberitakan 2 partai koalisi non pemerintah, Gerindra dan Demokrat terlihat mulai menyatukan visi, bila keduanya bersatu ditambah PKS maka syarat presiden treshold (PT) 20% sudah terlampaui, dan cukup untuk mengajukan satu paslon di Pilpres 2019. Namun tidak menutup peluang koalisi ini menjadi koalisi besar melampaui 35% kekuatan suara bila diikuti lagi oleh 2 atau lebih partai yang kini masih ada di koalisi partai pemerintah (PPP dan PAN). Sebabnya pakai kalkulasi sederhana saja terlepas dari masalah idealisme politik, bila PAN dan PPP mau berdiri sendiri tentu saja belum bisa mencapai PT 20%. Maka logika yg paling praktis dan masuk akal 3 atau 4 partai (minus PPP) tersebut berkoalisi berhadapan dengan partai koalisi pemerintah dengan motor utamanya PDIP dan Golkar (maaf Hanura, Nasdem, PKB dan PPP keliatannya hanya partai pelengkap penderita) sekalipun ada di jajaran koalisi partai pemerintah.

Grand Final Pilres 2019
Asumsi:
1. Bila realitanya hanya ada 2 kubu atau koalisi besar maka Pilpres 2019 tentunya akan langsung Grand Final TANPA ada istilah Putaran Pertama dan Putaran Kedua lagi. SELESAI. Petahana Jokowi juga TAMAT.
2. Cerita bisa berubah, bila muncul koalisi poros 3, koalisi bayaran atau bayangan, atau terserah pasnya disebut koalisi apa. Penulis cukup sebut koalisi poros 3. Di koalisi partai pemerintah tentu saja sebagai capres pastinya petahana yakni Jokowi, dengan wakil 'tokoh baru' yang pasti bukan JK, JK dalam skenario akan out dari paslon koalisi pemerintah, nasib seperti waktu dengan SBY di periode pertama.
3. Disinilah akan disaksikan lagi strategi politik ekstrim ala Golkar, saat JK tak masuk calon maka akan muncul koalisis dadakan (Golkar terbiasa bermain di 2 kaki dan pengalamannya selalu sukses (sukses memecah koalisi). Koalisi dadakan artinya membuat koalisi baru poros ke-3. Golkar dengan segudang pengalamannya yg dihuni para politisi senior sekaligus paling takut keluar dari ring pemerintah akan bikin trik bermuka 2. Bukan mustahil akan bikin suguhan berita heboh yang intinya menarik perhatian rakyat pemilih (voters), misalnya dengan memunculkan tokoh baru yang menyerang Setnov dengan skandal E-KTP nya dan sekaligus guna menghimpun partai-partai lama yang punya kepengurusan kembar seperti PPP, dipilih tokih yang posisi tawarnya tengah rendah, partai partner lainnya tentunya PKB serta akan menggalang partai-partai baru misalnya PERINDOnya HT dan Partai Idaman Rhoma Irama.
4. Pola koalisi dadakan poin no 3 inilah yang akan jadi pemecah konsentrasi voters namun yang jelas dengan adanya koalisi tambahan tersebut maka di atas kertas yang akan beruntung tentunya koalisi pemerintah Jokowi saat ini. #strategipecahkonsentrasi
5. Kondisi di poin no 4 ini yang justru akan digunakan sebagai sarana kampanye partai-partai baru dengan dukungan medianya bukan mustahil HT atau Rhoma yg dimunculkan atau dengan varian ( tokoh sipil dari istadz yang muncul dari calon independent (versi koalisi poros 3 karena koalisi bayangan bisa banyak alternatif/variannya)
6. Seperti halnya di Pilgub DKI. Koalisi non pemerintah yang berhasil menumbangkan Ahok yakni Gerindra dan PKS sudah punya pengalaman, bila realita ada 3 pasangan calon maka akan dimulai dengan start yang biasa-biasa saja, hanya saja kini saat ada Demokrat sepertinya akan menjadi sebuah keharusan akan muncul tokoh baru yang punya latar belakang militer, disini ada plus minusnya, saat tokoh militer muncul dan tidak benar-benar punya kelas dan bersih akan rentan kena serangan dari kubu lawan, cyber army koalisi non pemerintah bisa mereplay kembali isu di Pilprea 2014. Namun rakyat kini sudah cerdas, pengalaman membuktikan bahwa kemenangan yang didukung lewat berita-berita HOAX model saat Jokowi di Pilpres 2014 hanya melahirkan tokoh boneka dan inkonsisten. Trik HOAX tersebut saat di 2019 tampaknya tak akan banyak berpengaruh. Justru yang akan banyak dilirik swing voters nanti tokoh yang santun, tokoh muda, berprestasi, punya silsilah kuat sebagai pemimpin, dll.
7. Diatas semua asumsi, ketentuan Allah SWT yang paling pasti, yang jelas mayoritas muslim tentu akan mulai didengar jeritannya. Lahirnya Tokoh Baru paduan nasionalis agamis, Presiden dan Wakil Presiden yang amat pantas tengah ditunggu oleh Bangsa Indonesia. Saatnya Indonesia punya pemimpin yang negarawan, visioner, tahu solusi akan tujuan negaranya, bermartabat yang sebenar-benarnya.

Catatan sore:
Radea
Kotaangin, 28 Juli 2017

Gagalnya Program Guru Pembelajar Bisa Menggandakan Lost Generations

Kala pagi menyapa, ada rasa rigid di hati. Entahlah, membaca beberapa pesan yg beredar secara viral terkait program GP tampak jelas bahwa negara tidak punya cukup dana buat mendongkrak guru mengupgrade kemampuannya sampai bisa melek IT secara merata.

Sungguh terbaca, dewasa ini sepertinya bidang pendidikan bukan merupakan skala prioritas pembangunan nasional lagi. Dengan kondisi saat ini, bagaimana Bangsa kita bisa maju dan mampu mengimbangi kemajuan bangsa lain yang berbasiskan IT?

Hal yang merisaukan, di satu sisi nyata sekali gadget Smartphone, iPhone,dan sejenisnya dengan akses net bebas  berkecepatan tinggi sudah ada dalam genggaman anak-anak usia sekolahan, sementara di sisi yang lain banyak guru pendidik malah tak mengenal apa saja yang peserta didik akses. Itu semua karena adanya gap antara Gen X,Y dan Gen Z.

Padahal maksud sebelumnya adanya program GP kalau saya simak punya maksud agar guru ke depan bisa memahami bagaimana informasi yang ada dalam genggaman tersebut dikenal guru, dipahami dan berikutnya mampu mengasosiasikan apa yang ada dalam frame network IT, sehingga paparan materi ajarnya setidaknya dikemudian hari bisa terbantu dengan menghadirkan resources atau informasi pustaka maya, syukur-syukur bila dikemudian hari gurunya sendiri berhasil menyusun dan menghadirkan format e-learning 2.0 di kelas pembelajaran mereka.

Inilah gambaran, mengapa kita akan selalu menjadi bangsa tertinggal dan condong hanya sebagai bangsa yang dijadikan pasar konsumen bagi negara-negara maju. 10-20 tahun ketinggalan dalam kemajuan IT tampak jelas sekali, misal saat negara lain sudah menganggap LMS sebagai system out of date, malah di negeri kita baru dipakai. Semua itu terjadi karena lambannya pemerintah menyikapi kebutuhan untuk kemajuan warga pendidik di tanah air.

Lantas yang jadi pertanyaan, akan seperti apa gamaran masa depan bangsa kita? Kalau saja seperti ini terus berlanjut maka bukan lagi sekadar isu, lost generations (generasi yang hilang) sebuah resiko yang mungkin terjadi.

Realita kekinian setingkat doktor dan tokoh nasional saja masih tertipu sama seorang tokoh sulap Kanjeng Dimas, itulah bukti kebodohan nyata sebagian warga bangsa kita. Belum lagi tokoh politik yang ramai-ramai nyekar minta doa restu sama kuburan proklamator. Sudah miskin ilmu pengetahuan, miskin iman lagi. Apa yang bisa kita harapkan? Eling...eling sing areling.. :'(

Salam pendidikan,
Bismillah