JOKOWI-PRABOWO vs KOTAK KOSONG..!

Skenario Paling Heboh di Pilpres 2019

#Pilpres2019 

#Dagelan

Kalau bisa Menjodohkan Jokowi dengan Prabowo melawan Kotak Kosong, apa yang bakalan terjadi...?

Dibawah ini ada tulisan menarik lainnya dari wartawan senior Hersubeno Arief.

"Menjodohkan Jokowi dengan Prabowo
Siapa Untung, Siapa Buntung?"

"Mengapa Jokowi dan juga PDIP ingin menggandeng Prabowo? Mengapa tidak memilih salah satu calon di internal PDIP, Puan Maharani misalnya. Atau memilih satu diantara para ketua umum partai pendukung yang juga bersiap, bahkan sangat menginginkan digandeng sebagai cawapres. Bagaimana kalkulasinya?"

Kalangan internal PDIP mulai menggarap secara serius isu kemungkinan menjodohkan Jokowi dengan Prabowo.

“Mungkin saja. Dalam politik itu nggak ada yang nggak mungkin,” kata Ketua DPP PDIP (non aktif) Puan Maharani pada penutupan Rakernas III di Bali.

Pernyataan Puan “putri mahkota” Ketua Umum PDIP Megawati ini tidak bisa dianggap sebagai ucapan sambil lalu. Seorang ketua umum partai pendukung pemerintah mengaku pernah diajak bicara soal ini. Ketika bertemu di istana, Jokowi bertanya “bagaimana kalau dia berpasangan dengan Prabowo?”

Sama seperti Puan, Jokowi juga bicaranya terkesan sambil lalu, setelah berbicara berbagai topik lainnya. Tapi sang ketua umum dapat menangkap dan memahami apa sebenarnya yang menjadi keinginan Jokowi.

Mengapa Jokowi dan juga PDIP ingin menggandeng Prabowo? Mengapa tidak memilih salah satu calon di internal PDIP, Puan Maharani misalnya. Atau memilih satu diantara para ketua umum partai pendukung yang juga bersiap, bahkan sangat menginginkan digandeng sebagai cawapres. Bagaimana kalkulasinya?

Mari kita lihat dari hitung-hitungan, kalkulasi politik kedua belah pihak.

Pertama, dari sisi Jokowi bagaimanapun juga saat ini Prabowo masih merupakan penantang terkuat. Sejumlah survei menunjukkan keduanya merupakan pemilik elektabilitas teratas, dibandingkan dengan capres-capres lainnya. Bila disatukan, maka hampir dapat dipastikan Jokowi akan kembali melenggang ke kursi presiden untuk kedua kalinya.

Kedua, dengan menggandeng Prabowo, Jokowi bisa menutup peluang kemungkinan munculnya figur alternatif yang bisa diusung kubu penantang.

Gerindra saat ini memiliki 73 kursi. Bila bergabung dengan sekutu utamanya PKS yang memiliki 40 kursi, maka total jumlahnya 113 kursi, sudah memenuhi syarat minimal presidential threshold 20% dari total kursi DPR sebanyak 560.

Munculnya figur alternatif inilah yang tampaknya saat ini mati-matian dihindari oleh kubu pendukung Jokowi. Sebab berbagai survei juga menunjukkan elektabilitas Jokowi hanya berkisar di angka 40%, bahkan cenderung menurun sampai di angka 35%. Sudah lampu kuning. Artinya ada 60-65% pemilih menginginkan figur baru.

Dua nama yang disebut-sebut punya potensi mengalahkan Jokowi adalah Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan. Keduanya punya kedekatan dengan umat, dan sangat mungkin diusung oleh Gerindra dan PKS.

Di luar itu ada tiga partai lain yang bisa mengusung kandidat, yakni Demokrat (61), PAN (49), dan PKB (47). Namun poros ini hanya bisa mendapat satu tiket bila ketiga-tiganya bergabung dengan total 157 kursi.

PKB walaupun sejauh ini belum menyatakan akan mencalonkan Jokowi, namun posisinya berada di pemerintahan. Jadi mendukung Jokowi tampaknya tetap menjadi opsi utama, apalagi bila Ketua Umum PKB Muhaimin diusung sebagai cawapres. Sementara PAN kendati berada dalam kubu pemerintah, namun naga-naganya bakal membelot dan lebih punya kedekatan dengan Gerindra dan PKS.

Ketiga, bila berhasil menarik Prabowo, maka niat Jokowi untuk merangkul PKS bisa berhasil. Jokowi diketahui secara intensif sudah melakukan pendekatan dengan PKS agar bersedia bergabung dalam poros pendukungnya. Kabarnya Jokowi memberi tenggat waktu akhir bulan ini, untuk PKS.

Bergabungnya PKS sangat penting bagi Jokowi untuk meraih dukungan dari kalangan umat Islam yang selama ini menjadi titik lemah Jokowi. Namun karena penolakan kader yang begitu kuat, membuat pimpinan PKS harus menolak pinangan Jokowi.

Bila Prabowo menjadi cawapres Jokowi, maka PKS akan dihadapkan pada posisi yang sulit, dan mau tidak mau harus mendukung duet ini. Dengan begitu target Jokowi menggaet PKS tetap berhasil, kendati dengan cara melingkar.

Keinginan menggaet Gerindra dan PKS tersebut secara tegas juga dinyatakan oleh Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah. Dia menyebutnya sebagai power sharing. Bagi-bagi kekuasaan.

Keempat, berbagai skenario tadi bila berhasil akan membuat Jokowi melawan kotak kosong dalam Pilpres 2019. Secara kalkulasi tinggal Demokrat dan PAN yang tersisa, bila PKB kemudian juga memutuskan bergabung dengan Jokowi. Total suara Demokrat dan PAN hanya 110 kursi, atau kurang dua kursi untuk memenuhi syarat presidential threshold.

Keinginan agar Jokowi dapat melawan kotak kosong sudah dinyatakan oleh fungsionaris Golkar Bambang Soesatyo yang kini menjadi Ketua DPR.

Kelima, bagi PDIP bila jadi menggandeng Prabowo akan sangat menguntungkan karena dari sisi usia Prabowo tidak mungkin lagi menjadi capres pada Pilpres 2024. Karena itu tidak membahayakan bagi proses kaderisasi di PDIP. Pada Pilpres 2024 Puan Maharani setidaknya sudah cukup matang untuk bertarung menjadi capres.

Selain itu keuntungan lain dari PDIP bisa mengeliminir peluang Gerindra menjadi partai pesaing PDIP. Sebab banyak pendukung Gerindra yang akan kecewa dan mengalihkan dukungannya ke partai lain, bila Prabowo mendukung Jokowi.

Satu hal lagi yang juga perlu dicatat, setidaknya Megawati bisa membayar hutang janji yang tertunda kepada Prabowo. Dalam perjanjian Batutulis sebelum Pilpres 2009 Megawati berjanji akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2014, bila dia bersedia menjadi cawapres Megawati. Janji itu tidak dipenuhi. Megawati malah mengusung Jokowi yang ironisnya kemudian mengalahkan Prabowo.

Lantas bagaimana hitung-hitungannya dari sisi Prabowo. Apa untung ruginya?

Pertama, bagi Prabowo bila bergabung dengan Jokowi akan sangat menguntungkan.Apalagi bila melawan kotak kosong.

Dia akan terhindar dari membuat sejarah buruk karena kalah tiga kali berturut-turut dalam Pilpres.

Pada Pilpres 2009 Prabowo menjadi cawapres Megawati, kalah dari pasangan SBY-Budiono. Pada Pilpres 2014 Prabowo yang menjadi capres berpasangan dengan Hatta Radjasa, kalah melawan Jokowi-Jusuf Kalla.

Kedua, Prabowo tidak perlu memikirkan penggalangan dana. Dapat dipastikan semua biaya pencapresan akan ditanggung Jokowi dan para pengusungnya. Bisnis yang dikelola adik kandungnya Hasyim Djojohadikusumo juga bisa berjalan dan bangkit kembali.

Sebaliknya bila dia maju kembali sebagai capres, maka dia harus bekerja keras melakukan pengumpulan dana. Soal dana ini menjadi soal sangat krusial dan serius. Dengan elektabilitasnya yang rendah dan berpotensi besar kalah bila melawan Jokowi, sangat sulit mencari “Bandar” yang mau membiayai dan menyokongnya.

Ketiga, dari survei yang dilakukan Media 1-9 Februari hanya 1.7% pemilih Gerindra yang akan memilih Jokowi. Artinya peluang Gerindra untuk menjadi partai papan atas bersama PDIP bisa terancam bila Prabowo memutuskan bergabung dengan Jokowi.

Soal ini harus menjadi pertimbangan serius bagi Prabowo. Sebagai pendiri Gerindra tentu dia ingin mempunyai warisan, legacy. Prabowo pasti tidak ingin dikenang sebagai orang yang mendirikan dan membangun Gerindra dengan susah payah, dan kemudian menghancurkannya.

Keempat, citra Prabowo sebagai politisi yang sangat dekat dan mendukung kepentingan umat akan tetap terjaga bila Prabowo memilih tidak bergabung dengan Jokowi. Sebaliknya bila bergabung dengan Jokowi, maka dia akan dikenang sebagai politisi yang mengkhianati aspirasi umat

Kelima, bila memutuskan untuk tidak bergabung dengan Jokowi, atau maju sendiri sebagai capres, Prabowo bisa menjadi seorang king maker. Tangan dinginnya sebagai king maker telah terbukti pada dua Pilkada DKI (2012 dan 2017).

Gerindra bisa mendukung salah satu diantara Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, atau figur lain yang punya kedekatan politik dengannya.

Bila Gatot yang dipilih, dia bisa menciptakan pasangan yang kuat militer-sipil. Sementara bila Anies yang dipilih maka Gerindra akan mendapat bonus tambahan, karena kadernya Sandiaga Uno akan menjadi Gubernur DKI. Dia akan menggantikan Anies, yang terpilih sebagai presiden.

Sebagai king maker Prabowo akan tetap memainkan peranan politik yang sangat penting, seperti posisi Megawati saat ini. Kendati tidak menjadi presiden, tapi realitas politik yang tidak bisa dibantah, Megawati adalah politisi paling berpengaruh di Indonesia saat ini.

Berbagai kalkulasi politik tadi tentu akan menjadi pertimbangan yang tidak mudah bagi Prabowo dan para pendukungnya. Dalam politik tidak hanya sekedar untung dan rugi, tapi ada idealisme yang harus diperjuangkan.

Repost: HERSUBENO ARIEF'S
26022018

"Trik Intrik Politik Pejabat Politik Indonesia"

Sebuah Renungan Politik HUT RI ke 72:

Sebuah amatan sederhana tentang trik intrik dunia politik di Indonesia. Sebagai warga merdeka kita bangga dan patut bahagia masih diberi kehidupan, sekali pun berat bila mengingat beban ekonomi di keluarga akibat efek domino dari sebuah pilihan politik demokrasi yang sudah meninggalkan musyawarah untuk mufakat, itu sepertinya kesepakatan tanpa sadar dari kita semua yang akhirnya meninggalkan salah satu sistem nilai penting dari Pancasila.

Jangan heran dan terkesan ke depan strategi incumbent untuk mendongkrak elektabilitas dan populeritas guna maraih ambisi memperpanjang jabatan Presiden hingga bisa 2X masa jabatan tidak akan jauh dari pola sebelumnya, yakni lewat permainan subsidi.

Asumsi ini sudah teruji lewat fakta bahwa mulai saat ini perencanaan untuk tahun 2018 dan puncaknya di tahun 2019 bisa dipastikan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan meningkatkan subsidi energi, sebagian rakyat akan merasa gembira dan muncul lagi kepercayaan pada pemerintah.

Langkah ini logis namun tak beretika dan beresiko karena saat masuk ke periode ke jabatan ke 2 justru di masa itulah dahsyatnya kepentingan pribadi dan kelompok penguasa akan lebih diutamakan. Kini di awal tahun politik sudah mulai terlihat gelagatnya program pemerintah mulai main sulap, warga negara yang cerdas harusnya mulai cermat mengamati sejauhmana sinkronisasi antara das sollen (Nawacita) dan das sein (kenyataan realisasi kebijakan) yang diusung oleh rezim pemerintah saat ini. Kontras banyak kontroversial atau mendapat apresiasi warga masyarakat secara positif.

Memasuki tahun politik bagi incumbent merupakan ujian nyata terhadap keberpihakan pejabat publik pada kepentingan rakyatnya, trik intrik politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilpres 2019 lewat subsidi bukan hal baru lagi namun bila kurang perhitungan bukan berefek pada pertumbuhan ekonomi tapi yang didapat malah naiknya angka pengangguran dan daya beli rakyat semakin menurun tajam.

Dugaan ini berdasarkan kajiannya sejak tahun 2005, dimana anggaran subsidi cenderung meningkat pada tahun-tahun menjelang pemilu.

Harapan, semoga warga bangsa kita pandai bagaimana dalam memilah dan memilih. Semua kejadian ke depan ghoib namun bila langkah kebijakan pemerintah banyak diwarnai muslihat hasilnya hanya akan semakin menyengsarakan rakyat, rakyat melarat akan semakin menjadi-jadi. Allahu'alam.

Dirgahayu Indonesia..!
Mari kita menjadi warga negara yang baik dan cerdas, kebijakan positif dari pemerintah kita dukung, kebijakan muslihat kita babat dengan sikap kritis yang bertanggung jawab.

Catatan pagi, 17 Agustus 2017
@Radea
WNI yang tinggal di "Kota Angin"

UU Pemilu: PT 20 % dan Intrik Koalisi Poros 3?

#Tulisan #Politik #Pilpres2019 #PengamatKampung"

Sudah terberitakan 2 partai koalisi non pemerintah, Gerindra dan Demokrat terlihat mulai menyatukan visi, bila keduanya bersatu ditambah PKS maka syarat presiden treshold (PT) 20% sudah terlampaui, dan cukup untuk mengajukan satu paslon di Pilpres 2019. Namun tidak menutup peluang koalisi ini menjadi koalisi besar melampaui 35% kekuatan suara bila diikuti lagi oleh 2 atau lebih partai yang kini masih ada di koalisi partai pemerintah (PPP dan PAN). Sebabnya pakai kalkulasi sederhana saja terlepas dari masalah idealisme politik, bila PAN dan PPP mau berdiri sendiri tentu saja belum bisa mencapai PT 20%. Maka logika yg paling praktis dan masuk akal 3 atau 4 partai (minus PPP) tersebut berkoalisi berhadapan dengan partai koalisi pemerintah dengan motor utamanya PDIP dan Golkar (maaf Hanura, Nasdem, PKB dan PPP keliatannya hanya partai pelengkap penderita) sekalipun ada di jajaran koalisi partai pemerintah.

Grand Final Pilres 2019
Asumsi:
1. Bila realitanya hanya ada 2 kubu atau koalisi besar maka Pilpres 2019 tentunya akan langsung Grand Final TANPA ada istilah Putaran Pertama dan Putaran Kedua lagi. SELESAI. Petahana Jokowi juga TAMAT.
2. Cerita bisa berubah, bila muncul koalisi poros 3, koalisi bayaran atau bayangan, atau terserah pasnya disebut koalisi apa. Penulis cukup sebut koalisi poros 3. Di koalisi partai pemerintah tentu saja sebagai capres pastinya petahana yakni Jokowi, dengan wakil 'tokoh baru' yang pasti bukan JK, JK dalam skenario akan out dari paslon koalisi pemerintah, nasib seperti waktu dengan SBY di periode pertama.
3. Disinilah akan disaksikan lagi strategi politik ekstrim ala Golkar, saat JK tak masuk calon maka akan muncul koalisis dadakan (Golkar terbiasa bermain di 2 kaki dan pengalamannya selalu sukses (sukses memecah koalisi). Koalisi dadakan artinya membuat koalisi baru poros ke-3. Golkar dengan segudang pengalamannya yg dihuni para politisi senior sekaligus paling takut keluar dari ring pemerintah akan bikin trik bermuka 2. Bukan mustahil akan bikin suguhan berita heboh yang intinya menarik perhatian rakyat pemilih (voters), misalnya dengan memunculkan tokoh baru yang menyerang Setnov dengan skandal E-KTP nya dan sekaligus guna menghimpun partai-partai lama yang punya kepengurusan kembar seperti PPP, dipilih tokih yang posisi tawarnya tengah rendah, partai partner lainnya tentunya PKB serta akan menggalang partai-partai baru misalnya PERINDOnya HT dan Partai Idaman Rhoma Irama.
4. Pola koalisi dadakan poin no 3 inilah yang akan jadi pemecah konsentrasi voters namun yang jelas dengan adanya koalisi tambahan tersebut maka di atas kertas yang akan beruntung tentunya koalisi pemerintah Jokowi saat ini. #strategipecahkonsentrasi
5. Kondisi di poin no 4 ini yang justru akan digunakan sebagai sarana kampanye partai-partai baru dengan dukungan medianya bukan mustahil HT atau Rhoma yg dimunculkan atau dengan varian ( tokoh sipil dari istadz yang muncul dari calon independent (versi koalisi poros 3 karena koalisi bayangan bisa banyak alternatif/variannya)
6. Seperti halnya di Pilgub DKI. Koalisi non pemerintah yang berhasil menumbangkan Ahok yakni Gerindra dan PKS sudah punya pengalaman, bila realita ada 3 pasangan calon maka akan dimulai dengan start yang biasa-biasa saja, hanya saja kini saat ada Demokrat sepertinya akan menjadi sebuah keharusan akan muncul tokoh baru yang punya latar belakang militer, disini ada plus minusnya, saat tokoh militer muncul dan tidak benar-benar punya kelas dan bersih akan rentan kena serangan dari kubu lawan, cyber army koalisi non pemerintah bisa mereplay kembali isu di Pilprea 2014. Namun rakyat kini sudah cerdas, pengalaman membuktikan bahwa kemenangan yang didukung lewat berita-berita HOAX model saat Jokowi di Pilpres 2014 hanya melahirkan tokoh boneka dan inkonsisten. Trik HOAX tersebut saat di 2019 tampaknya tak akan banyak berpengaruh. Justru yang akan banyak dilirik swing voters nanti tokoh yang santun, tokoh muda, berprestasi, punya silsilah kuat sebagai pemimpin, dll.
7. Diatas semua asumsi, ketentuan Allah SWT yang paling pasti, yang jelas mayoritas muslim tentu akan mulai didengar jeritannya. Lahirnya Tokoh Baru paduan nasionalis agamis, Presiden dan Wakil Presiden yang amat pantas tengah ditunggu oleh Bangsa Indonesia. Saatnya Indonesia punya pemimpin yang negarawan, visioner, tahu solusi akan tujuan negaranya, bermartabat yang sebenar-benarnya.

Catatan sore:
Radea
Kotaangin, 28 Juli 2017