Jokowi berpasangan dengan AHY di Pilpres 2019?

Catatan Ringan Dunia Politik Indonesia Jelang 2019.
#KomunikasiPolitik
#JebakanBatman

Mengamati hadirnya AHY ke istana, lantas bertanya, apakah sebagai silaturahmi biasa atau silaturahmi politik? Katakan saja sebagai silaturahmi politik penjajakan untuk berpasangan di Pilpres 2019 yang melahirkan paslon Jokowi-AHY. Ini sekadar tulisan tak berbasis polling, bila Demokrat melalui AHY mengerucut ke tujuan itu bisa dikatakan Demokrat masuk ke jebakan batman atau bisa juga menjebak batman. Suka-suka yang mengamati saja dech... ;)
Memang silaturahim itu benar dan elok, apalagi dengan niat 'mengundang' Presiden untuk hadir pada pembukaan Yudhoyono Institute yang pasti itu lembaga sosial berskala international. Namun dalam kacamata politik akan berbeda, orang bertanya 'ada maksud PDKT apa'?. Ini satu potret yang bisa jadi sama walau tidak sebangun populeritas AHY yang baru naik akan langsung layu bila terjebak, seperti siasat Nasdem saat menjebak Kang RK.

Benar bahwa SBY itu jago dalam hal strategi berpolitik dan masak dalam pertimbanhan namun kali ini dimata sebagian masyarakat, ilmu linuwihnya bisa lumpuh mengena ke AHY oleh 'ilmu semar mesemnya Jokowi', bila by designnya ada di pihak Jokowi.

AHY bagaimana pun terbaca ada di suasana  'galau' untuk menatap 2019', bila hilang konsentrasi maka popileritasnya akan semakin menjadi lemah. Berandai-andai, katakan misalnya tindak lanjut dari PDKT ini muncul paslon Pilpres 2019 Jokowi-AHY, dengan asumsi Demokrat memperkuat koalisi partai pendukung pemerintah, dalam kalkulasi kasar hari ini tetap akan tumbang, hal ini berkaca pada hasil peta politik pasca Pilkada DKI dengan tumbangnya Ahok yang didukung koalisi 'gajah' yang tentunya tak akan mudah lupa di mata publik khususnya ummat muslim. Itu memberi kesan dan pesan yang dalam dimana kekuatan politik untuk memilih pejabat publik saat ini bukan lagi milik atau klaim partai politik semata.

Kalau mau coba-coba silakan, namun itu sudah ada dalam predikai berbagai pihak paslon Jokowi/AHY. Memang logis dengan maksud menyasar floating mass khususnya dari kalangan muda. Mungkin ada kalkulasi matematis namun tetap tak akan kuat, kegagalan AHY malah akan lengkap menjadi 2X. apalagi bila dibelakang permainan mereka diperkuat oleh kepentingan AS+China sebagai penghargaan atas goalnya Freeport menguasai kembali ladang emas plus di Papua.

Mengapa dipandang lemah?
Tren politik naaional masih dalam nuansa yang mengacu pada hasil Pilkada DKI, mukjizat Al Maidah 51 masih belum selesai, isu lainnya beratnya biaya hidup rakyat dengan beban utang tiap rumah tangga berbanding lurus dengan utang negara. Sekalipun dapat suntikan wajah baru, namun wajah baru yang belum punya kemandirian dalam berpolitik alias baik Jokowi maupun AHY masih bisa disetir oleh pihak lain.

Pertanyaan pamungkas:
Masa Presiden RI cuma jadi lambang atau kayak wayang wong doang ?


By Radea.

UU Pemilu: PT 20 % dan Intrik Koalisi Poros 3?

#Tulisan #Politik #Pilpres2019 #PengamatKampung"

Sudah terberitakan 2 partai koalisi non pemerintah, Gerindra dan Demokrat terlihat mulai menyatukan visi, bila keduanya bersatu ditambah PKS maka syarat presiden treshold (PT) 20% sudah terlampaui, dan cukup untuk mengajukan satu paslon di Pilpres 2019. Namun tidak menutup peluang koalisi ini menjadi koalisi besar melampaui 35% kekuatan suara bila diikuti lagi oleh 2 atau lebih partai yang kini masih ada di koalisi partai pemerintah (PPP dan PAN). Sebabnya pakai kalkulasi sederhana saja terlepas dari masalah idealisme politik, bila PAN dan PPP mau berdiri sendiri tentu saja belum bisa mencapai PT 20%. Maka logika yg paling praktis dan masuk akal 3 atau 4 partai (minus PPP) tersebut berkoalisi berhadapan dengan partai koalisi pemerintah dengan motor utamanya PDIP dan Golkar (maaf Hanura, Nasdem, PKB dan PPP keliatannya hanya partai pelengkap penderita) sekalipun ada di jajaran koalisi partai pemerintah.

Grand Final Pilres 2019
Asumsi:
1. Bila realitanya hanya ada 2 kubu atau koalisi besar maka Pilpres 2019 tentunya akan langsung Grand Final TANPA ada istilah Putaran Pertama dan Putaran Kedua lagi. SELESAI. Petahana Jokowi juga TAMAT.
2. Cerita bisa berubah, bila muncul koalisi poros 3, koalisi bayaran atau bayangan, atau terserah pasnya disebut koalisi apa. Penulis cukup sebut koalisi poros 3. Di koalisi partai pemerintah tentu saja sebagai capres pastinya petahana yakni Jokowi, dengan wakil 'tokoh baru' yang pasti bukan JK, JK dalam skenario akan out dari paslon koalisi pemerintah, nasib seperti waktu dengan SBY di periode pertama.
3. Disinilah akan disaksikan lagi strategi politik ekstrim ala Golkar, saat JK tak masuk calon maka akan muncul koalisis dadakan (Golkar terbiasa bermain di 2 kaki dan pengalamannya selalu sukses (sukses memecah koalisi). Koalisi dadakan artinya membuat koalisi baru poros ke-3. Golkar dengan segudang pengalamannya yg dihuni para politisi senior sekaligus paling takut keluar dari ring pemerintah akan bikin trik bermuka 2. Bukan mustahil akan bikin suguhan berita heboh yang intinya menarik perhatian rakyat pemilih (voters), misalnya dengan memunculkan tokoh baru yang menyerang Setnov dengan skandal E-KTP nya dan sekaligus guna menghimpun partai-partai lama yang punya kepengurusan kembar seperti PPP, dipilih tokih yang posisi tawarnya tengah rendah, partai partner lainnya tentunya PKB serta akan menggalang partai-partai baru misalnya PERINDOnya HT dan Partai Idaman Rhoma Irama.
4. Pola koalisi dadakan poin no 3 inilah yang akan jadi pemecah konsentrasi voters namun yang jelas dengan adanya koalisi tambahan tersebut maka di atas kertas yang akan beruntung tentunya koalisi pemerintah Jokowi saat ini. #strategipecahkonsentrasi
5. Kondisi di poin no 4 ini yang justru akan digunakan sebagai sarana kampanye partai-partai baru dengan dukungan medianya bukan mustahil HT atau Rhoma yg dimunculkan atau dengan varian ( tokoh sipil dari istadz yang muncul dari calon independent (versi koalisi poros 3 karena koalisi bayangan bisa banyak alternatif/variannya)
6. Seperti halnya di Pilgub DKI. Koalisi non pemerintah yang berhasil menumbangkan Ahok yakni Gerindra dan PKS sudah punya pengalaman, bila realita ada 3 pasangan calon maka akan dimulai dengan start yang biasa-biasa saja, hanya saja kini saat ada Demokrat sepertinya akan menjadi sebuah keharusan akan muncul tokoh baru yang punya latar belakang militer, disini ada plus minusnya, saat tokoh militer muncul dan tidak benar-benar punya kelas dan bersih akan rentan kena serangan dari kubu lawan, cyber army koalisi non pemerintah bisa mereplay kembali isu di Pilprea 2014. Namun rakyat kini sudah cerdas, pengalaman membuktikan bahwa kemenangan yang didukung lewat berita-berita HOAX model saat Jokowi di Pilpres 2014 hanya melahirkan tokoh boneka dan inkonsisten. Trik HOAX tersebut saat di 2019 tampaknya tak akan banyak berpengaruh. Justru yang akan banyak dilirik swing voters nanti tokoh yang santun, tokoh muda, berprestasi, punya silsilah kuat sebagai pemimpin, dll.
7. Diatas semua asumsi, ketentuan Allah SWT yang paling pasti, yang jelas mayoritas muslim tentu akan mulai didengar jeritannya. Lahirnya Tokoh Baru paduan nasionalis agamis, Presiden dan Wakil Presiden yang amat pantas tengah ditunggu oleh Bangsa Indonesia. Saatnya Indonesia punya pemimpin yang negarawan, visioner, tahu solusi akan tujuan negaranya, bermartabat yang sebenar-benarnya.

Catatan sore:
Radea
Kotaangin, 28 Juli 2017

AMANAT RAKYAT VS AMANAT PARTAI

Akhirnya Gubernur DKI Jokowi resmi jadi capres PDIP. Jokowi mengakui telah menerima mandat dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk jadi capres. Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," kata Jokowi di Rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014). 

Usai 'deklarasi' Jokowi mencium bendera merah putih yang tepat ada di belakang tempatnya berdiri. Jokowi akan segera dideklarasikan sore ini di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. (Berita News Detik.com)

Katanya jadi pemimpin itu amanat rakyat dan setahu kita Pak Joko Widodo (Jokowi) ini sudah diamanati rakyat atau warga Jakarta. Kalau beliau saat ini diamanati oleh PDIP sebagai partai politik untuk jadi Capres dari PDIP berarti beliau bagaimana pun alasannya telah mengesampingkan amanat rakyat yang telah mendaulatnya (warga DKI), kemudian lebih memilih taat pada partai (menerima amanat golongan atau partai). Ini sebuah strategi karier politik yang bisa jadi keliru tenan, amat disayangkan sekali jagoan kita ini bila kelak salah perhitungan.

Bagaimana pun juga Ketua Umum PDIP Ibu Megawati saya kira masih punya rasa ingin (ambisi) untuk nyapres sebelum ini, makanya terlihat gamang tapi mungkin karena desakan dari bawah dan bisa juga dari media, akhirnya tidak ada pilihan lain (keputusan penuh resiko) Ibu Megawati harus meluluskan pencapresan Pak Jokowi dari PDIP.

Apa yang terjadi nanti tentu semua sudah mengkalkulasi resikonya, bukan? Kali ini mandat Ketua Umum Ibu Megawati langsung diberikan pada Pak Jokowi tanpa melalui prosedur Munas Partai dan sejenisnya, ya maklum saja kebiasaan (konvensi) di PDIP keputusan tertinggi ada pada Ketua Umum (Ibu Megawati) dan hal ini sekaligus menggambarkan keputusan yang sangat beresiko tinggi untuk karir politik Pak Jokowi berikutnya, tentu karir politik beliau dipertaruhkan oleh partai dalam pertarungan puncak perebutan R1 tahun 2014 ini. 

Disisi lain perlu juga dicermati karena tidak semua jajaran pengurun DPP PDIP sehaluan dengan keputusan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati (baca: Pengurus DPP PDI-P Baru Tahu Megawati Pilih Jokowi Jadi Capres). Pernyataan dari Sekertaris Jenderal DPP PDIP DPP PDIP Tjahjo Kumolo dalam wawancara dengan Kompas TV, Jumat (14/3/2014) menyatakan,"..Ia mengaku baru tahu setelah Megawati meminta DPP untuk menyampaikan kepada publik. Instruksi harian yang ditulis tangan itu dibacakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani. Salah satunya, Megawati menginstruksikan kader dan simpatisan PDIP untuk mendukung Jokowi di Pilpres nanti." 

Bila saja beliau bisa sukses memimpin Jakarta dalam memimpin Jakarta selama 5 tahun sampai tamat maka peluang jadi R1 pada tahun 2019 tak akan lari kemana-mana, peluangnya sangat besar. Kenyataan bila saat ini PDIP mendaulat beliau dan meninggalkan amanat sebagai DKI-1 ya nasib, kami tentu akan mencatatnya sebagai pemimpin yang punya amanat tapi tidak komit terhadap amanatnya dan lebih memilih ambisi partai politik sebagai pengusungnya.

Kita lihat saja nanti selepas pemilihan caleg, apakah keputusan Ibu Megawati ini tepat atau sebaliknya,semua keputusan pimpinan partai tidak serta merta bisa seiring sejalan dengan kehendak rakyat, bukan? 

Disinilah permainan politik akan dimulai,sejauhmana PDIP matang dalam merencanakan permainan, bisa kita saksikan bersama. heehe

Sebagai pecinta permainan bola saya hanya berharap semoga permainan PDIP kali ini dengan pencapresan Pak Jokowi grafiknya bisa naik seperti tren amimo pada Tim Garuda Jaya U-19. Sebagai pengamat politik yang awam, lawan tanding yang seimbang pencapresan capres pak Jokowi nanti mungkin hanya capres dari Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo Subianto saja. Sekali lagi tulisan ini hanya mengira-ngira. Selamat berjuang pak Jokowi..

news.detik.com