Fenomena Berbahaya, Ketidakpastian Hukum dalam Berpolitik Mengancam Teguh Berdirinya NKRI.

Photo Arbi Sanit - AntaraNews

Negeri yang kaya kepentingan, ide dan gagasan namun miskin kejujuran, musyawarah mufakat dan solusi untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat. Kalau terus terjadi, berapa lama lagi nama negara Indonesia akan bertahan..? Kita merdeka dari tangan penjajah baru akan menjelang 68 Tahun, sementara hidup sebagai negeri terjajah sekitar 350 Tahun, andai negeri ini bubar karena sebab kebodohan kita selaku warganya yang permisif (maklum) terhadap adanya kejahatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Budaya Politik Transaksional maka lengkaplah kita sebagai warga bangsa ini punya "cap" hanya mampu berpikir sampai sebatas "isi perut dan di bawah perut" saja.

Pengamat Politik Universita Indonesia Arbi Sanit memaparkan fakta hukum mengenai penanganan sejumlah kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) dalam diskusi di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (10/3). Arbi Sanit menegaskan bahwa ketidakpastian hukum dalam berpolitik berasal dari putusan MK yang sarat kepentingan pihak tertentu, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap MK, terlebih usai ditangkapnya Ketua MK atas kasus suap hasil Pemilukada. (ANTARA FOTO)

KPK WATCH

Memprihatinkan..! MK sebagai lembaga tertinggi di negeri hukum, dimana hukum dirancang sebagai panglimanya ternyata dibuat impoten oleh orang-orang yang kemaruk harta dari para politisi hitam, birokrat hitam, akademi hitam dan ahli hukum hitam dan kroninya. "Memangnya negara ini hanya punya eloe doang..?" Tengok tuh nama-nama Pahlawan kita yang mewarnai 'nama-nama jalan di berbagai kota, mereka telah gugur menjadi syuhada karena berkorban untuk kita yang hari ini hidup dan ingin tanah kelahirannya berkah, diridhoi serta melahirkan dirinya dan generasi keturunannya yang shaleh/shalehah serta hidup merdeka dalam payung hukum di bumi Allah, bisa selamat dunia dan akherat." Mengapa "kamu..." yang hidup dengan upah dan fasilitas mewah dari hasil keringat dan cucuran air mata rakyat (pembayar pajak) malah menghianati kedaulatan rakyat yang hakiki..??

Ingatlah..! Azab Allah maha pedih bagi ahli-ahli dunia yang kemaruk harta dan terbiasa makan daging-daging dari saudaranya sendiri. Jeruji penjara bukan akhir dari pembayaran cash atas penghianatan sumpah dan janji sebagai Abdi Negara (KORPRI) di negara hukum ini. Semestinya, kalaulah rakyat kita pendendam maka tujuh (7) turunan koruptor cetakan partai politik, birokrat, akademisi dan selebritis panggung kena blacklist (tercoret) dari hak selaku warga negara karena kewajiban untuk menjunjung tinggi hukumnya telah  mereka hianati, serta kena sanksi tidak bisa ambil bagian lagi dalam strukstur ketatanegaraan di NKRI ini. Namun budi baik kami masih ada, kami tetap akan mendoakan agar warga bangsa ini tetap baik dan dapat petunjuk yang lurus dari Sang Pemilik syah bumi kita.

Saudaraku pada Pemilu 2014 nanti cermatlah, jadilah pemilih yang cerdas dan terpuji. Jangan gantungkan semua harapan negeri ini pada para durjana dan kelompok pembohong. Negeri ini bukan milik para selebritis yang suka umbar janji dan membeli kita dengan "tawuran uang atau sembako", jangan pula pilih para polisi busuk yang lahir dari partai-partai yang sudah melahirkan para koruptor serta politikus pengusung budaya politik transaksional. Kalau tidak ada pilihan yang lebih baik katakan #NoVote untuk para "Politisi Busuk dan Pengusung Budaya Politik Transaksional" di PEMILU 2014.

Mari kita sukseskan PEMILU 2014 dengan cara yang cerdas, terpuji dan cermat.

Salam Pendidikan Politik,
Bismillah.

Sumber Photo dari: AntaraNews dan LensaIndonesia