AMANAT RAKYAT VS AMANAT PARTAI

Akhirnya Gubernur DKI Jokowi resmi jadi capres PDIP. Jokowi mengakui telah menerima mandat dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk jadi capres. Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," kata Jokowi di Rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014). 

Usai 'deklarasi' Jokowi mencium bendera merah putih yang tepat ada di belakang tempatnya berdiri. Jokowi akan segera dideklarasikan sore ini di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. (Berita News Detik.com)

Katanya jadi pemimpin itu amanat rakyat dan setahu kita Pak Joko Widodo (Jokowi) ini sudah diamanati rakyat atau warga Jakarta. Kalau beliau saat ini diamanati oleh PDIP sebagai partai politik untuk jadi Capres dari PDIP berarti beliau bagaimana pun alasannya telah mengesampingkan amanat rakyat yang telah mendaulatnya (warga DKI), kemudian lebih memilih taat pada partai (menerima amanat golongan atau partai). Ini sebuah strategi karier politik yang bisa jadi keliru tenan, amat disayangkan sekali jagoan kita ini bila kelak salah perhitungan.

Bagaimana pun juga Ketua Umum PDIP Ibu Megawati saya kira masih punya rasa ingin (ambisi) untuk nyapres sebelum ini, makanya terlihat gamang tapi mungkin karena desakan dari bawah dan bisa juga dari media, akhirnya tidak ada pilihan lain (keputusan penuh resiko) Ibu Megawati harus meluluskan pencapresan Pak Jokowi dari PDIP.

Apa yang terjadi nanti tentu semua sudah mengkalkulasi resikonya, bukan? Kali ini mandat Ketua Umum Ibu Megawati langsung diberikan pada Pak Jokowi tanpa melalui prosedur Munas Partai dan sejenisnya, ya maklum saja kebiasaan (konvensi) di PDIP keputusan tertinggi ada pada Ketua Umum (Ibu Megawati) dan hal ini sekaligus menggambarkan keputusan yang sangat beresiko tinggi untuk karir politik Pak Jokowi berikutnya, tentu karir politik beliau dipertaruhkan oleh partai dalam pertarungan puncak perebutan R1 tahun 2014 ini. 

Disisi lain perlu juga dicermati karena tidak semua jajaran pengurun DPP PDIP sehaluan dengan keputusan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati (baca: Pengurus DPP PDI-P Baru Tahu Megawati Pilih Jokowi Jadi Capres). Pernyataan dari Sekertaris Jenderal DPP PDIP DPP PDIP Tjahjo Kumolo dalam wawancara dengan Kompas TV, Jumat (14/3/2014) menyatakan,"..Ia mengaku baru tahu setelah Megawati meminta DPP untuk menyampaikan kepada publik. Instruksi harian yang ditulis tangan itu dibacakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani. Salah satunya, Megawati menginstruksikan kader dan simpatisan PDIP untuk mendukung Jokowi di Pilpres nanti." 

Bila saja beliau bisa sukses memimpin Jakarta dalam memimpin Jakarta selama 5 tahun sampai tamat maka peluang jadi R1 pada tahun 2019 tak akan lari kemana-mana, peluangnya sangat besar. Kenyataan bila saat ini PDIP mendaulat beliau dan meninggalkan amanat sebagai DKI-1 ya nasib, kami tentu akan mencatatnya sebagai pemimpin yang punya amanat tapi tidak komit terhadap amanatnya dan lebih memilih ambisi partai politik sebagai pengusungnya.

Kita lihat saja nanti selepas pemilihan caleg, apakah keputusan Ibu Megawati ini tepat atau sebaliknya,semua keputusan pimpinan partai tidak serta merta bisa seiring sejalan dengan kehendak rakyat, bukan? 

Disinilah permainan politik akan dimulai,sejauhmana PDIP matang dalam merencanakan permainan, bisa kita saksikan bersama. heehe

Sebagai pecinta permainan bola saya hanya berharap semoga permainan PDIP kali ini dengan pencapresan Pak Jokowi grafiknya bisa naik seperti tren amimo pada Tim Garuda Jaya U-19. Sebagai pengamat politik yang awam, lawan tanding yang seimbang pencapresan capres pak Jokowi nanti mungkin hanya capres dari Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo Subianto saja. Sekali lagi tulisan ini hanya mengira-ngira. Selamat berjuang pak Jokowi..

news.detik.com

Fenomena Berbahaya, Ketidakpastian Hukum dalam Berpolitik Mengancam Teguh Berdirinya NKRI.

Photo Arbi Sanit - AntaraNews

Negeri yang kaya kepentingan, ide dan gagasan namun miskin kejujuran, musyawarah mufakat dan solusi untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat. Kalau terus terjadi, berapa lama lagi nama negara Indonesia akan bertahan..? Kita merdeka dari tangan penjajah baru akan menjelang 68 Tahun, sementara hidup sebagai negeri terjajah sekitar 350 Tahun, andai negeri ini bubar karena sebab kebodohan kita selaku warganya yang permisif (maklum) terhadap adanya kejahatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Budaya Politik Transaksional maka lengkaplah kita sebagai warga bangsa ini punya "cap" hanya mampu berpikir sampai sebatas "isi perut dan di bawah perut" saja.

Pengamat Politik Universita Indonesia Arbi Sanit memaparkan fakta hukum mengenai penanganan sejumlah kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) dalam diskusi di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (10/3). Arbi Sanit menegaskan bahwa ketidakpastian hukum dalam berpolitik berasal dari putusan MK yang sarat kepentingan pihak tertentu, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap MK, terlebih usai ditangkapnya Ketua MK atas kasus suap hasil Pemilukada. (ANTARA FOTO)

KPK WATCH

Memprihatinkan..! MK sebagai lembaga tertinggi di negeri hukum, dimana hukum dirancang sebagai panglimanya ternyata dibuat impoten oleh orang-orang yang kemaruk harta dari para politisi hitam, birokrat hitam, akademi hitam dan ahli hukum hitam dan kroninya. "Memangnya negara ini hanya punya eloe doang..?" Tengok tuh nama-nama Pahlawan kita yang mewarnai 'nama-nama jalan di berbagai kota, mereka telah gugur menjadi syuhada karena berkorban untuk kita yang hari ini hidup dan ingin tanah kelahirannya berkah, diridhoi serta melahirkan dirinya dan generasi keturunannya yang shaleh/shalehah serta hidup merdeka dalam payung hukum di bumi Allah, bisa selamat dunia dan akherat." Mengapa "kamu..." yang hidup dengan upah dan fasilitas mewah dari hasil keringat dan cucuran air mata rakyat (pembayar pajak) malah menghianati kedaulatan rakyat yang hakiki..??

Ingatlah..! Azab Allah maha pedih bagi ahli-ahli dunia yang kemaruk harta dan terbiasa makan daging-daging dari saudaranya sendiri. Jeruji penjara bukan akhir dari pembayaran cash atas penghianatan sumpah dan janji sebagai Abdi Negara (KORPRI) di negara hukum ini. Semestinya, kalaulah rakyat kita pendendam maka tujuh (7) turunan koruptor cetakan partai politik, birokrat, akademisi dan selebritis panggung kena blacklist (tercoret) dari hak selaku warga negara karena kewajiban untuk menjunjung tinggi hukumnya telah  mereka hianati, serta kena sanksi tidak bisa ambil bagian lagi dalam strukstur ketatanegaraan di NKRI ini. Namun budi baik kami masih ada, kami tetap akan mendoakan agar warga bangsa ini tetap baik dan dapat petunjuk yang lurus dari Sang Pemilik syah bumi kita.

Saudaraku pada Pemilu 2014 nanti cermatlah, jadilah pemilih yang cerdas dan terpuji. Jangan gantungkan semua harapan negeri ini pada para durjana dan kelompok pembohong. Negeri ini bukan milik para selebritis yang suka umbar janji dan membeli kita dengan "tawuran uang atau sembako", jangan pula pilih para polisi busuk yang lahir dari partai-partai yang sudah melahirkan para koruptor serta politikus pengusung budaya politik transaksional. Kalau tidak ada pilihan yang lebih baik katakan #NoVote untuk para "Politisi Busuk dan Pengusung Budaya Politik Transaksional" di PEMILU 2014.

Mari kita sukseskan PEMILU 2014 dengan cara yang cerdas, terpuji dan cermat.

Salam Pendidikan Politik,
Bismillah.

Sumber Photo dari: AntaraNews dan LensaIndonesia