Tampilkan postingan dengan label Budaya Transaksional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Budaya Transaksional. Tampilkan semua postingan

15 Maret 2014

Mengeja Kata Menuju RI-1, Melalui Kaca Mata Pendidik

Kendaraan Resmi RI-1
Siapa calon yang banyak modalnya? Nampaknya belum jaminan atau garansi jadi pemenang tetap butuh usaha keras dan terpuji. Dengan sistem pemilu model sekarang yang saya istilahkan "demokrasi partai transaksional" maka mereka yang mengandalkan gelontoran dana untuk iklan dan janji siap-siap saja akan tersingkirkan, kecuali mampu merubah sedikit gaya dari yang tadinya mentalitas priyayi dengan kebanggaan profesi berani menceburkan diri dengan gaya akomodatif sehingga mengundang simpatik, dengan cara demikian sedikitnya akan mampu menjembatani gap dan peluang untuk tampil sebagai pemenang cukup terbuka. 

Sekalipun demikian tetap disayangkan bahwa akhir-akhir ini semua pemimpin kita naga-naganya tetap lebih bahagia dengan melanggengkan mentalitas budaya inlander. Budaya blusukan merupakan sebuah contoh yang  mempertegas dan sekaligus sebagai sebuah upaya untuk mengakomodasi kesenjangan atau gap antara kaum priyayi dan kaum proletarian (rakyat jelata). Ikon blusukan saat ini melekat pada Jokowi cukup menguntungkan dan  memberikan gaung yang efektif dalam sosialisasi kebijakan politiknya, dengan pendekatan tersebut mampu langsung menohok ke grassroots. Pendekatan model blusukan ini akhirnya menjadi tren sosialisasi politik yang juga digunakan oleh para kandidat lainnya dalam kampanye politik di tahun 2014 ini. Tidak bisa disangkal bahwa pada akhirnya rakyat akan punya mental ketergantungan yang semakin hebat (akut) pada pemimpinnya, hal tersebut bisa terlihat dikala ada bencana alam yang menimpa masyarakatnya maka hal yang paling ditunggu malah kedatangan dari pemimpinnya untuk memberikan uluran tangan langsung, yang dituntut masyarakat sepertinya bukan lagi efektifitas kinerja dari strategi kebijakan birokrasi dari sang pemimpin tersebut. Celakanya kelak dikala pemimpinnya itu keliru maka kita semua akan merasa pesimistis dan akhirnya skeptis. 

Strategi yang paling pasti untuk mendapatkan suara terbanyak akan langsung ramai kampannye ke kantong-kantong suara dengan model blusukan itu tadi utamannya yang yang akan ditemui dari kelompok kaum petani, buruh, kelompok miskin perkotaan dan kaum wanita ibu rumah tangga. Kelompok yang dinilai intelek dan pemilih pemula akan digarap lewat tim melalu media sosial, dengan harapan kelompok terakhir ini bisa menyumbangkan suara karena naga-naganya dengan hebatnya media mengemas jagoannya malah masyarakat cerdas ini menjadi galau dan cenderung memilih Golput alias tak mau memberikan suara pada perorangan. Tapi jangan salah sebenarnya mereka juga memilih dengan cara tidak memilih pada tokoh yang sudah diakomodasi oleh KPU, tegasnya tidak ada calon yang cocok dengan pilihan hatinya.

Kembali ke masalah yang urgensi. Dengan adanya budaya politik transaksional dalam iklim demokrasi kita justru untuk jangka panjang akan menangguk banyak kerugian, maka dalam hal ini butuh sebuah pengkondisian melalui pendidikan politik yang komprehensif. Apa yang dimaksud kerugian tersebut? Tiada lain adalah Bahaya Virus Inlander, melanggengkan budaya manut tanpa berpikir hal yang lebih realistik dan beradab. Peran pendidikan politik melalui para pendidik, guru, ustadz, pengajar dan pelatih sangat dibutuhkan guna mengantisipasi akan keburukan tersebut, yang muara akhirnya masa depan sistem demokrasi di Indonesia bisa lebih baik lagi.

Seorang tokoh sepakbola tanah air Indra Safri' dengan gagahnya telah memberi contoh yang positif pada kita, khususnya bagi pembentukan karakter nasionalis pada anak didiknya, dengan caranya itu beliau pasti bukan tipikal yang menyukai budaya inlander (menyerah kalah sebelum bertanding), kesuksesan adalah upaya keras dan cerdas maka dibutuhkan upaya displin tinggi (kerja keras dan cerdas) serta digabungkan dengan pembentukan sifat positif yang dinafasi oleh kekuatan spiritual lewat ibadah yang istiqamah dan hal tersebut sudah dimulai dari masa rekruitmen dan masa pelatihan serta disaat pertandingan. 

Dengan strategi seperti itu maka kamus kalah sebelum bertanding menjadi hilang, yang ada adalah perhitungan teknis pertandingan. Tipikal pemimpin yang nyata kita butuhkan saat ini permodelannya; punya kepercayaan diri yang tinggi, santun, jelas, tegas, matang baik secara mental maupun spiritual, berani mandiri dengan potensi national yang ada dan tidak mau mengobral potensi SDM dan potensi alam titipan Tuhan pada pihak luar dari mana pun, maka pemimpin yang demikianlah sesungguhnya yang akan mengangkat harkat, derajat dan martabat manusia Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan terhormat. Lantas saat ini ada pada figur siapakah untuk capres pilihan kita nanti? Saya sendiri tidak tahu karena kalau di media semuanya juga ditampakkan bagus.. heehe 

Semoga kita dapat temukan minimalnya pemimpin R-1 nanti yang punya sifat SIDIQ, TABLIGH, AMANAH, dan FATHONAH (STAF). 
Aamiin Allohumma Aamiin.

11 Maret 2014

Fenomena Berbahaya, Ketidakpastian Hukum dalam Berpolitik Mengancam Teguh Berdirinya NKRI.

Photo Arbi Sanit - AntaraNews

Negeri yang kaya kepentingan, ide dan gagasan namun miskin kejujuran, musyawarah mufakat dan solusi untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat. Kalau terus terjadi, berapa lama lagi nama negara Indonesia akan bertahan..? Kita merdeka dari tangan penjajah baru akan menjelang 68 Tahun, sementara hidup sebagai negeri terjajah sekitar 350 Tahun, andai negeri ini bubar karena sebab kebodohan kita selaku warganya yang permisif (maklum) terhadap adanya kejahatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Budaya Politik Transaksional maka lengkaplah kita sebagai warga bangsa ini punya "cap" hanya mampu berpikir sampai sebatas "isi perut dan di bawah perut" saja.


Pengamat Politik Universita Indonesia Arbi Sanit memaparkan fakta hukum mengenai penanganan sejumlah kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) dalam diskusi di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (10/3). Arbi Sanit menegaskan bahwa ketidakpastian hukum dalam berpolitik berasal dari putusan MK yang sarat kepentingan pihak tertentu, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap MK, terlebih usai ditangkapnya Ketua MK atas kasus suap hasil Pemilukada. (ANTARA FOTO)

KPK WATCH
Memprihatinkan..! MK sebagai lembaga tertinggi di negeri hukum, dimana hukum dirancang sebagai panglimanya ternyata dibuat impoten oleh orang-orang yang kemaruk harta dari para politisi hitam, birokrat hitam, akademi hitam dan ahli hukum hitam dan kroninya. "Memangnya negara ini hanya punya eloe doang..?" Tengok tuh nama-nama Pahlawan kita yang mewarnai 'nama-nama jalan di berbagai kota, mereka telah gugur menjadi syuhada karena berkorban untuk kita yang hari ini hidup dan ingin tanah kelahirannya berkah, diridhoi serta melahirkan dirinya dan generasi keturunannya yang shaleh/shalehah serta hidup merdeka dalam payung hukum di bumi Allah, bisa selamat dunia dan akherat." Mengapa "kamu..." yang hidup dengan upah dan fasilitas mewah dari hasil keringat dan cucuran air mata rakyat (pembayar pajak) malah menghianati kedaulatan rakyat yang hakiki..??

Ingatlah..! Azab Allah maha pedih bagi ahli-ahli dunia yang kemaruk harta dan terbiasa makan daging-daging dari saudaranya sendiri. Jeruji penjara bukan akhir dari pembayaran cash atas penghianatan sumpah dan janji sebagai Abdi Negara (KORPRI) di negara hukum ini. Semestinya, kalaulah rakyat kita pendendam maka tujuh (7) turunan koruptor cetakan partai politik, birokrat, akademisi dan selebritis panggung kena blacklist (tercoret) dari hak selaku warga negara karena kewajiban untuk menjunjung tinggi hukumnya telah  mereka hianati, serta kena sanksi tidak bisa ambil bagian lagi dalam strukstur ketatanegaraan di NKRI ini. Namun budi baik kami masih ada, kami tetap akan mendoakan agar warga bangsa ini tetap baik dan dapat petunjuk yang lurus dari Sang Pemilik syah bumi kita.

Saudaraku pada Pemilu 2014 nanti cermatlah, jadilah pemilih yang cerdas dan terpuji. Jangan gantungkan semua harapan negeri ini pada para durjana dan kelompok pembohong. Negeri ini bukan milik para selebritis yang suka umbar janji dan membeli kita dengan "tawuran uang atau sembako", jangan pula pilih para polisi busuk yang lahir dari partai-partai yang sudah melahirkan para koruptor serta politikus pengusung budaya politik transaksional. Kalau tidak ada pilihan yang lebih baik katakan #NoVote untuk para "Politisi Busuk dan Pengusung Budaya Politik Transaksional" di PEMILU 2014.

Mari kita sukseskan PEMILU 2014 dengan cara yang cerdas, terpuji dan cermat.

Salam Pendidikan Politik,
Bismillah.

Sumber Photo dari: AntaraNews dan LensaIndonesia